Islam Terlalu Kuat Buat Jepang

Maret 1942. Ketika itu bala tentara Jepang yang dipimpin oleh Kolonel Shoji sudah masuk ke wilayah Jawa Barat lewat Eretan dekat Subang. Mereka terus memobilisasi pasukan untuk bergerak menuju pusat pemerintahan kolonial Belanda di Bandung, karena di sinilah terkonsentrasi semua unsur kekuatan Belanda, setelah diungsikan sejak bulan Februari 1941.

Setelah serangan dadakan bala tentara Jepang, pada 8 Maret 1942, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Kerajaan Belanda, Jenderal Ter Poorten, bersama Gubernur Jenderal Pemerintah kolonial Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, akhirnya menyerahkan Indonesia tanpa sarat kepada Jepang. Dan masa pendudukan Jepang pun dimulai.

Masuknya Jepang ke Indonesia membuka era baru dalam tingkah laku politisi Indonsia. Jika di zaman Belanda penjara dan pembuangan merupakan hukuman paling kejam, di zaman Jepang penyiksaan dan kematian dijatuhkan bagi mereka yang dicurigai tidak taat. Jika di zaman Belanda dikenal istilah “kooperasi dan non-kooperasi”, di zaman Jepang perbendaharaan istilah politik bertambah dengan “kolaborasi”.

Niponisasi mulai diterapkan di hampir seluruh wilayah pendudukan Jepang di Indonesia. Pihak Jepang sangat faham betul tentang peta kekuatan politik yang sedang berkembang. Ada dua kekuatan yang sedang bertarung dalam menentukan masa depan Indonesia ketika itu, yaitu nasionalis Islam dan nasionalis yang non Islam. Dari pendekatan inilah Niponisasi dilancarkan.

Sebelum kedatangannya ke Indonesia, Jepang sudah mengerti bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah kaum muslimin, dan keberadaan mereka tersebar disetiap ormas dan parpol Islam. Oleh karena itu, khusus untuk umat Islam, Jepang telah membuat kebijakan politik tersendiri, yang menurut Profesor H.J. Benda disebut Nippon’s Islamic Grass Root Policy – Kebijakan Politik Islamnya Jepang. Arah kebijakannya adalah bagaimana Jepang bisa mengeksploitasi kekuatan umat Islam yang tertumpu pada ulama desa dan para cendekiawan muslim. Menurut anggapan Jepang, keberadaan para pemikir Islam ini bisa menghambat usaha penjajahannya di Indonesia.

Dan rupanya Jepang telah merumuskan politiknya terhadap Islam jauh hari sebelumnya. Sejak pertengahan tahun 1920-an, lembaga studi dan majalah yang membahas masalah Islam telah muncul di Jepang. Sebuah pameran dan kongres Islam bahkan diadakan di Tokyo dan Osaka pada November 1939. Delegasi MIAI dari Indonesia juga turut hadir. Segera seusai kongres, seorang ahli Islam, Prof. Kanaya, berangkat ke Indonesia untuk memperkuat ikatan umat Islam kedua bangsa. Sesudah Jepang menduduki Indonesia, pendekatan terhadap Islam Indonesia terus gencar; menekankan persamaan Shinto dan Islam mengenai konsep hakkoichiu (“persaudaraan sejagad”), silaturahmi dengan para pemuka MIAI, membuka Kantor Urusan Agama (Shumubu), menjamu para pemimpin Islam di Hotel Des Indes yang mewah, dan menampilkan “haji-haji Tokyo” seperti Abdulhamid Ono, Abdulmunim Inada, Muhammad Taufik Suzuki, Yusuf Saze. Bahkan ada tentara Jepang yang ikut bersembahyang di mesjid-mesjid ! Jika organisasi lain tak diizinkan membuat majalah, Soeara MIAI sejak Januari 1943 diizinkan terbit.

Para tokoh Islam kini mempunyai senjata moral; kerja sama model ini bisa terus berlanjut, asalkan agama Islam tidak diganggu. Terjadilah permainan “kucing-kucingan” para tokoh Islam yang mencoba mengambil manfaat dari “kerjasama” itu. Apalagi elit Islam kini memperoleh peran yang lebih besar dibandingkan dengan yang diperoleh pada zaman Belanda. Juga apabila dibandingkan dengan kaum nasionalis sekuler. Inilah yang dimanfaatkan para tokoh-tokoh Islam yang berperan dalam pembentukan tentara lokal. Pada Juli 1943 para kiai dilatih kemiliteran di Jakarta. Selanjutnya, latihan korps perwira Indonesia bulan Oktober 1943 melibatkan jumlah kiai yang cukup besar. Ketika mendirikan angkatan bersenjata Indonesia yang pertama, penguasa Jepang pun memalingkan muka kepada Islam. Bendera Peta bukanlah Merah-Putih, melainkan Bulan-Sabit di atas Matahari-Terbit, melukiskan perang suci Islam Indonesia terhadap imperialis Barat yang Kristen.

Sangat menarik mengikuti bagaimana cara Jepang memandulkan MIAI. Sadar bahwa kekuatan Islam terletak pada kekompakan para ulama, Jepang pun memotong koordinasi ulama-ulama di pusat dengan di daerah, sehingga ulama-ulama di desa kurang memperoleh informasi, dan akibatnya membuat umat dapat terbodohi. Shumubu sering melangkahi MIAI dalam mendekati para ulama. Usaha para pemimpin MIAI untuk mengadakan rapat umum tidak diizinkan. Meskipun MIAI berhasil mengusahakan berdirinya Baitul-Mal, organisasi itu terus dikuras sehingga yang tinggal hanya kantor pusatnya di Jakarta. Akhirnya, September 1943, pemerintah pendudukan Jepang memberikan status hukum kepada Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama beserta cabang-cabangnya di Jawa, dan sebulan kemudian MIAI terpaksa bubar.

Sekilas, strategi Jepang yang licin memang bisa membuat kekuatan Islam secara politis “mandul”. Namun, secara tidak langsung, siasat licik Jepang tadi malah menyatukan  unsur-unsur kekuatan Islam dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia – disingkat Masyumi – dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai tulang punggungnya pada 7 Agustus 1945. Berbeda dengan MIAI, Masyumi mempunyai keanggotaan yang meyakinkan di seluruh Jawa. Paradoks terjadi. Islam malah bertambah kuat dengan strategi “pemandulan” Jepang.

Meski begitu, Jepang tetap berusaha menggalang kaum Muslimin demi tujuannya. Jepang sadar bahwa nasib mereka dalam perang ini ditentukan oleh bantuan dari orang Indonesia. Pendekatan Jepang ini dimanfaatkan pula oleh Masyumi untuk membentuk pasukan Hizbullah pada bulan Januari 1945. Usaha Wahid Hasyim beserta tokoh-tokoh Islam lainnya untuk lepas dari pengaruh Jepang terbukti berhasil. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang, mereka yang terlibat dalam kepengurusan Masyumi tetap memainkan peran penting dalam politik nasional Indonesia.

Mari kita lihat kematangan strategi Jepang yang lain, yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan pada zaman Jepang disebut Hakku Ichiu, yakni mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karena itu bagi setiap pelajar, setiap hari terutama pada pagi hari, harus mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Jepang mengadakan perubahan di bidang pendidikan, diantaranya menghapuskan dualisme pengajaran. Dengan begitu habislah riwayat penyusunan pengajaran Belanda yang dualistis, membedakan antara pengajaran barat dan pengajaran pribumi.

Dualisme pendidikan zaman Belanda agak bertentangan dengan strategi Niponisasi ala Jepang. Sulit sekali doktrin dimasukan kepada para anak-anak jika ada dualisme seperti ini. Lagipula, dengan hengkangnya Belanda dari Indonesia, pengajaran Barat menjadi hal yang tidak ada nilainya lagi. Jepang menggunakan sistem pendidikan berjenjang. Pertama, Sekolah Rakyat enam tahun. Kedua , sekolah menengah tiga tahun. Ketiga, sekolah menengah tinggi tiga tahun. Akhirnya, sistem pendidikan inilah yang diadopsi oleh Indonesia hingga kini.

Yang lebih menguntungkan, ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas, mengingat grass root policy-nya Jepang terhadap Islam. Pesantren-pesantren besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta.

Di akhir-akhir Perang Dunia II kedudukan Jepang terjepit. Jepang mulai menekan dan menjalankan kekerasan terhadap bangsa Indonesia. Jepang lalu memberlakukan romusha (kerja paksa) dan membentuk badan-badan pertahanan rakyat semesta. Kehidupan rakyat semakin tertindas dan menderita. Tak heran lahir berbagai pemberontakan, seperti peristiwa Cot Plieng, peristiwa Singaparna, pemberontakan Teuku Hamid, peristiwa Indramayu atau pemberontakan PETA yang termasyhur.

Meski kejam, toh, ada juga sisi baik yang tidak kita sadari dan sangat berpengaruh. Bahasa Indonesia menjadi hidup dan berkembang secara luas di seluruh Indonesia, baik sebagai bahasa pergaulan, bahasa pengantar maupun sebagai bahasa ilmiah. Buku-buku dalam bahasa asing yang diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pendidikan Islam di zaman Jepang dapat bergerak lebih bebas bila dibandingkan dari zaman Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, atas usaha Mahmud Yunus di Sumatera Barat, pendidikan Agama Islam bisa dimasukan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah pemerintah.

Kebijakan politik Jepang yang tampak baik pada Islam terus berlanjut. Meminjam istilah Profersor H.J Benda, “matahari terbit” terus berusaha menarik “bulan sabit” pada orbitnya. Bahkan menjelang akhir-akhir kejatuhannya, Jepang masih gencar mengambil hati umat Islam untuk kemudian dimanfaatkan oleh mereka. Seperti kebijakan pada tanggal 1 Mei 1945, di mana Gunseikan memutuskan hari Jumat libur setengah hari bagi kantor pemerintah. Pada 11 Juni, Al-Qur’an dicetak pertama kalinya di bumi Indonesia. Dan pada 8 Juli, Universitas Islam Indonesia didirikan dengan Abdul Kahar Muzakkir sebagai ketua. Setelah proklamasi kemerdekaan, universitas ini dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.

W. F. Wertheim, seorang guru besar Universitas Amsterdam, menuliskan, kekuatan-kekuatan yang mencoba menggunakan Islam untuk mencapai tujuan politiknya, pada gilirannya akan dimanfaatkan oleh politisi Islam untuk mencapai tujuan yang sangat berbeda dengan tujuan kekuatan tersebut. Bulan Sabit memang terlalu besar untuk menjadi satelit siapa pun!